"Pemetaan efisiensi anggaran perlu dilakukan lebih rinci ke depannya agar jelas mana saja anggaran yang tidak produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas,"
Titiek Soeharto meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan investigasi mengenai pelaku pemagaran laut, agar masyarakat tidak diresahkan.
Selain menghambat nelayan dalam mencari nafkah, menurut pagar laut itu juga melanggar amanah konstitusi lantaran seluruh kekayaan alam Indonesia adalah milik negara.
Dia dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga perintah Presiden Prabowo atas skandal pagar laut di Tangerang tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan hukum.