CARAPANDANG - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari, menegaskan bahwa negara harus berada di garda terdepan dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi warga negara. Menurutnya, tidak mungkin pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada negara lain.
"Negara paling depan dalam melindungi data pribadi warganya. Saya kira ini terkait dengan persoalan kedaulatan digital yang harus kita perhatikan dan risiko privasi warga negara," ujar Endang Sari kepada InfoPublik.id, Sabtu (26/7/2025).
Ia menyatakan bahwa data pribadi kini menjadi simbol kedaulatan digital Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran negara sangat penting untuk menjamin bahwa privasi warga tetap terjaga, terutama dalam era digital yang semakin terbuka.
Meski demikian, Endang mengakui bahwa kolaborasi lintas negara tetap dibutuhkan. Pasalnya, mayoritas aplikasi yang digunakan masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri, sehingga kerja sama diperlukan untuk memastikan data pribadi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Misalnya ketika masyarakat mengunduh aplikasi dari luar negeri, pemerintah harus proaktif melindungi data pribadi masyarakat,” katanya.
Endang mencontohkan praktik transfer data lintas negara yang diterapkan oleh negara-negara di Uni Eropa sebagai upaya nyata dalam penguatan pengawasan.
