CARAPANDANG - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai praktik pengoplosan beras, seperti yang baru-baru ini terungkap di Riau, dapat merusak efektivitas kebijakan pangan nasional.

Selain menciptakan distorsi pasar, praktik ini juga berpotensi membahayakan stabilitas sosial jika terus dibiarkan.

“Ketika masyarakat menemukan bahwa beras yang mereka beli, bahkan dari program subsidi yang pernah dilakukan uji tidak sesuai mutu atau bobot, maka kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyedia pangan akan runtuh,” kata Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufiqurrahman seperti dilansir Republika.co.id, Minggu 27 Juli 2025.

Rizal menegaskan, dalam jangka panjang, praktik seperti ini akan menciptakan ketidakstabilan harga dan memperbesar jurang antara regulasi dan kenyataan di pasar. Negara, menurut dia, harus hadir secara tegas dengan sistem pengawasan yang menutup celah penyimpangan, bukan hanya retorika.

Dia menjelaskan bahwa modus pengoplosan beras terus terjadi karena lemahnya pengawasan pada titik distribusi akhir, tidak adanya sistem pelacakan yang kredibel, serta longgarnya kontrol terhadap mitra distribusi Perum Bulog.

“Rantai distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang panjang dan tidak transparan menciptakan ruang bagi aktor-aktor di hilir untuk menyisipkan praktik pengoplosan secara sistematis,” ujar Rizal.