Komisi XI DPR Belum Tahu Persyaratan Teknis soal Akses Penuh AS di RI
Politikus Nasdem ini menegaskan DPR masih menunggu sikap dari pemerintah dan syarat yang diajukan AS tersebut.
DPR: Program Sekolah Harus Diprioritaskan di Daerah 3T
Esti mengungkapkan alasannya mendorong agar daerah 3T menjadi prioritas dari program sekolah gratis.
Dubes Harus Punya Kemampuan Buka Akses Pasar Ekspor dan Promosi Budaya Indonesia
Maka itu dia meminta agar pemerintah melakukan evaluasi Dubes, terlebih Dubes yang tidak memiliki andil besar untuk memajukan produk-produk Indonesia di dunia.
Belajar dari Kebijakan Tarif Trump, DPR: Indonesia Jangan Bergantung pada Negara Besar
Syahrul mengatakan yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana Indonesia harus menjadi negara yang mandiri tidak bergantung kepada pasar negara-negara besar seperti AS.
DPR Nilai Penurunan Tarif AS Jadi Peluang Emas Pelaku Industri Nasional
Okta menilai penurunan tarif impor Amerika Serikat untuk produk-produk dari Indonesia ini akan memberikan nafas baru bagi sektor ekspor Indonesia,
Ketua DPR: Seluruh Parpol Kompak Nilai Putusan MK Pisahkan Pemilu Langgar UUD 1945
Ketua DPR RI, Puan Maharani pun memastikan seluruh parpol akan menyikapi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXI/2025 tersebut.
Soal Pemisahan Pemilu, Ketua MPR: Masih Tunggu Respons DPR
Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu respons DPR RI terkait penyesuaian putusan MK tersebut.
Di Tengah Efisiensi Para Menteri Minta Tambah Anggaran, Ketua MPR: Ini Baru Pengajuan
DPR akan mengkaji ulang sebelum sebelum penambahan anggaran kementerian lembaga disetujui.
Anggota DPR: Satgas Rokok Ilegal Sangat Penting untuk Jaga Penerimaan Negara
Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi mengatakan bahwa kebocoran penerimaan negara dari rokok ilegal sangat besar dan tak bisa lagi ditoleransi.
Anggota DPR Ingatkan Pelaksanaan Sekolah Rakyat Harus Merata
Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mengingatkan pemerintah agar memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dapat dilakukan secara merata di setiap daerah di tanah air guna memastikan tak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan kesempatan bersekolah.
DPR Dorong Kepala Daerah Punya Kebijakan Konkret Tangani Krisis Iklim
Banjir yang terjadi di musim kemarau merupakan pertanda kesekian kalinya perubahan iklim yang semakin mengancam.
DPR Menyetujui Hasil Rekonstruksi dan Relaksasi Efisiensi Anggaran Kemenag
Dengan adanya persetujuan hasil rekonstruksi tersebut, pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2025 berubah dari semula Rp66,23 triliun menjadi Rp69,32 triliun.
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Terhadap Penulisan Ulang Sejarah
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya telah membentuk tim supervisi terhadap penulisan ulang sejarah oleh Kemenbud.
Angota Komisi I DPR Ungkap Indikator Utama Penilaian Calon Dubes
Sukamta menjelaskan calon duta besar yang namanya diterima, digeser dan ditolak itu berdasarkan presentasi yang diberikan para calon duta besar.
DPR Nilai Penulisan Ulang Sejarah Berkala Penting Agar Tetap Relevan
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan urgensi penulisan ulang sejarah Indonesia secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika zaman.
