CARAPANDANG –  Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap politik PDIP menjadi menyeimbang dan tidak masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, dimana pun posisinya baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sejatinya memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan cita-cita reformasi.

"Di mana pun partai, apakah di dalam maupun di luar (pemerintah), orientasinya tetap merealisasikan cita-cita reformasi dalam kerangka menyambut Indonesia Emas 2045,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

Maka itu dia sejalan dengan pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa tidak ada istilah oposisi dan koalisi dalam perpolitikan Indonesia. Dan dalam konstitusi Indonesia juga tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi.

"Kalau kita merujuk tentang DPR dalam konstitusi itu tugasnya adalah melakukan pengawasan,” ujarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa sejatinya semua partai politik mendukung pemerintahan yang sah sekaligus memberikan pengawasan maksimal untuk menjamin jalannya roda pemerintahan.

“Jadi apakah dari Gerindra maupun partai apa pun, di dalam kabinet, posisi di DPR itu memang harus melakukan pengawasan. Pengawasan itu orientasinya untuk menghadirkan perbaikan, memberikan masukan, mungkin juga koreksi,” katanya.

Meskipun PKS bagian dari koalisi pemerintah Presiden Prabowo, sikap kritis untuk memberikan masukan konstruktif pun tetap dilakukan.