Zulmaeta tidak menutupi bahwa sejumlah persoalan teknis dan kebijakan turut menghambat pelaksanaan SPM secara optimal di daerah. Salah satunya adalah kebijakan nasional yang melarang pengangkatan dan pembayaran honorarium tenaga non-ASN. Akibatnya, insentif bagi 671 guru PAUD/TK, SD, dan SMP non-ASN di Payakumbuh belum bisa dibayarkan sejak April 2025.
“Ini adalah masalah serius yang berdampak langsung pada pelayanan pendidikan. Kita butuh solusi segera agar guru-guru ini tetap bisa memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak kita,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Zulmaeta menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam program imunisasi dan deteksi dini penyakit, termasuk adanya persepsi negatif terhadap vaksin.
Sementara itu, pada sektor pekerjaan umum, ia mengungkapkan kendala klasik seperti kebocoran jaringan perpipaan yang telah berusia lebih dari 30 tahun, serta minimnya debit air baku yang belum tertangani maksimal.
“Di urusan perumahan, kita juga masih terkendala dengan belum tersedianya lahan relokasi. Padahal ini penting untuk program rumah layak huni, terutama bagi warga terdampak bencana,” jelas Zulmaeta.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan sarana dan SDM untuk Trantibumlinmas, termasuk Satpol PP, Damkar, serta revisi dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) agar dapat mencakup ancaman likuefaksi dan pergerakan tanah.
