PAYAKUMBUH, CARAPANDANG - Pemerintah Kota Payakumbuh terus menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar, Selasa (5/8), di Auditorium Istana Gubernur, Padang.
Rakor yang digelar sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 itu mengusung tema “Penerapan Standar Pelayanan Minimal” dan bertujuan mengevaluasi capaian serta membahas kendala dan strategi pencapaian target enam urusan wajib pelayanan dasar di masing-masing daerah.
Dalam paparannya, Wali Kota Zulmaeta memaparkan progres pelaksanaan SPM Kota Payakumbuh hingga Triwulan II Tahun 2025. Berdasarkan laporan yang disampaikan, anggaran terbesar terserap pada urusan sosial, yakni mencapai 44,4 persen. Sementara sektor ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sebesar 39 persen, disusul pendidikan 29,83 persen, kesehatan 16,17 persen, perumahan rakyat dan kawasan permukiman 7,96 persen, dan pekerjaan umum serta penataan ruang sebesar 4,25 persen.
“Angka-angka ini mencerminkan upaya nyata kami dalam memenuhi standar layanan dasar bagi masyarakat. Namun tentu saja, masih ada tantangan besar yang harus segera ditangani bersama,” ujar Zulmaeta di hadapan Gubernur dan peserta rakor lainnya.
